Oleh: Indra Wijaya,SE
Bulan juli adalah bulan dimana semua orang tua sibuk untuk mendaftarkan anaknya , dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
Di lihat dari segi kemampuan ekonomi , kalangan menengah kebawah hanya mempunyai dana yang pas-pasan itupun dari kalangan menengah mengandalkan budget (Anggaran Rumah Tangganya untuk pendidikan Kan anaknya) sedangkan kalangan masyarakat bawah hanya mengandalkan sekolah gratis, BOS dan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah.
Akan tetapi pada kenyataannya sebagian dikalangan masyarakat menengah keatas banyak yang memaksakan diri agar supaya anak nya masuk ke sekolah atau ke Perguruan Tinggi Negeri yang bergengsi walaupun kemampuan anak tersebut boleh dikatakan kurang, dan ini semua sudah menjadi rahasia umum.
Dengan alasan gengsi , status, image seseorang akhirnya segala macam cara dilakukan termasuk membeli kursi untuk seorang siswa/mahasiswa di sekolah atau di Perguruan Tinggi.
Contoh :
-Meyalah gunakan Jalur kusus ke PTN (PMDK,PMP) dengan data-data /nilai-nilai fiktif akibatnya pada saat mahasiswa tersebut kuliah ditahun pertama kelihatan banyak yang DO.
-Sekolah Negeri /PTN bergengsi menyediakan bangku kosong untuk bagi siswa dikalangan atas yang tidak lulus ujian saringan.
Akibat dari dari perbuatan-perbuatan oknum diatas yaitu:
a. Dari segi pendidikan
Kalau kebiasan tersebut diatas diteruskan dilaksanakan/dilakukan dan berkembang menjadi suatu kebiasan yang lumrah dan tidak aneh lagi maka akan terjadi hukum rimba siapa yang kuat dia yang berkuasa , maka didalam dunia pendidikan akan lahir generasi-generasi yang kurang berkualitas karena siswa-siswa yang berkualitas tergeser karena perbuatan hal tersebut diatas, dan kalaupun ada mungkin persentasenya sedikit karena sudah dikurangi oleh praktek lewat belakang, jatah dosen, belum dari memo-memo pejabat, titipan pejabat dan masih banyak kongkalingkong yang lainya.
b. Dari Segi Kehidupan Sosial
Akn timbul anggapan hanya yang punya duit saja yang bisa melanjutkan sekolah,yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena yang miskin idak dapat sekolah atau kuliah. Ketidak percayaan masyarakt terhadap pendidikan itu yang paling berbahaya.
Memang permasalahan tersebut diatas kalau kita limpahkan semua kepada pemerintah pusat saya rasa tidak adil ini adalah tugas kita bersama dan harus kita awasi bersama mulai dari pemerintahan tingkat level yang paling bawah RT,RW,Kepling,Keplor,kepaladesa,Lurah sampai jajaran mentri dan presiden, dan lembaga yang mengawasinya dan lembaga perwakilan rakyat seperti DPR.
Solusinya:
1. Beri kesejahteraan yang cukup bagi pemerintahan dari tingkat level bawah seperti RT,RW,Kepling,keplor kepala desa agar tidak ada penyalah gunaan data yang fiktif dan pemberian kesejateraan bagi guru-guru SD,SMA serta dosen Di PTN agar pada saat mengajar tidak mencari UM(uang masuk) yang lain.
2. Kemudian diadakan audit Akuntabilitas keuangan oleh (BPKP,BPK/KPK/Akuntan Publik) bagi sekolah/PTN /swasta yang mendapat program BOS,sekolah gratis, beasiswa dari pemerintah, kita kawal bersama program pemerintah tersebut agar jelas keluar masuk nya uang tersebut dan penggunaanya tepat sasaran. Dan Audit kepatuhan mengenai kualitas penerimaan siswa/mahasiswa sumber peberimaanya dari mana apakah betul siswa tersebut ikut SNPTN/UMPTN dan ujian-ujian resmi lainya? Atau lewat jalan belakang?
Apabila kedua hal tersebut diatas dilaksanakan dan di tidak lanjuti olh pihak yang berwenang dan ada paying hukum untuk mngawal itu semua saya rasa masyarakat / oknum yang akan berbuat kecurangan akan berpikir 2 bahkan 5 kali.
Semoga paparan saya diatas dapat bermanfaat bagi kita semua.
Penulis: Indra Wijaya,SE
Diketik oleh : Indra wijaya,SE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar